Network
AKSARAJABAR.COM, BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan dan melantik sebanyak 35 menteri yang akan membantu periode kedua pemerintahannya dalam lima tahun ke depan. Sejumlah menteri yang dilantik diketahui berasal dari berbagai kalangan, baik politisi hingga profesional.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Asep Warlan menilai terdapat perubahan kebijakan dalam menentukan menteri jika dibanding sebelumnya. Pada 2014 Jokowi dinilai mengedepankan kapabilitas, integritas, dan loyalitas dalam memilih menterinya.
"Sekarang ternyata banyak pengurus partai yang masuk, ada Prabowo, Erlangga, Joni Plate semuanya orang-orang partai struktural," kata Asep melalui sambungan telepon, Rabu (23/10/2019).
Asep mengaku khawatir para pengurus maupun ketua partai yang menjabat sebagai menteri tidak akan fokus menjalankan tugasnya. Terlebih, politisi memiliki kesibukan lebih saat menghadapi momen Pemilu karena harus secara langsung terjun ke masyarakat.
"Hal itu harus disadari untuk diingatkan, apakah mau jadi pengurus partai apa tidak. Seharusnya Pak Jokowi tegas, kalau sudah masuk menteri lepaskanlah jabatan di struktur partai," kata dia.
Selain itu, visi Jokowi yang menginginkan orang-orang yang bersih dari berbagai kasus pun patut dipertanyakan. Pasalnya, komposisi menteri dalam Kabinet Jilid II terdapat sejumlah nama yang pernah berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berkaca pada 2014 lalu, Jokowi pernah meminta saran pada KPK saat akan menunjuk orang menjadi menterinya berdasarkan data yang ada di lembaga anti rasuah tersebut. Namun pada kepemimpinan keduanya, Jokowi seolah tidak lagi mempertimbangkan integritas para menteri.
"Artinya Jokowi agak sedikit spekulatif menempatkan orang, mungkin saja orang yang bermasalah tapi tetap ditempatkan dalam kabinetnya," ujar dia. (IM)
