Network
AKSARAJABAR - Pemerintah terus melakukan optimalisasi rantai suplai dan distribusi obat-obatan dan alat kesehatan (alkes) untuk memenuhi kebutuhan nasional, di tengah meningkatkan kebutuhan akibat melonjaknya kasus COVID-19.
“Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan produk farmasi dan alat kesehatan, khususnya pada produk dengan jumlah permintaan yang tinggi,” ujar Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Jubir Menko Marves) Jodi Mahardi, Minggu 04 Juni 202.
Terkait pemenuhan tersebut, ungkap Jodi, Kemenkes (Kementerian Kesehatan) terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Kemenperin (Kementerian Perindustrian), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk percepatan pemenuhan kebutuhan nasional melalui industri farmasi dan alkes dalam negeri.
Di samping itu, imbuh Jodi, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat juga meminta Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar mengawasi program percepatan pengadaan produk farmasi dan alkes pada masa PPKM Darurat ini.
“Ini masa genting, bukan saatnya mengambil kesempatan pribadi, sekali lagi hukuman pasti menanti. Saya ulangi lagi, hukuman pasti menanti bagi mereka yang melanggar hukum dan mengeksploitasi masa darurat untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Jodi juga mengingatkan semua pihak untuk tidak menimbun obat-obatan dan alkes mengingat tingginya kebutuhan, khususnya obat-obatan dan alkes untuk perawatan pasien COVID-19.
“Bagi masyarakat umum yang tidak menghadapi situasi kritis merawat pasien COVID-19 jangan menimbun oksigen, kita prioritaskan untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudari kita saat ini. Distributor dan pelaku penimbun oksigen dan obat-obatan penting untuk perawatan COVID-19 adalah musuh masyarakat dan akan ada ganjarannya,” tegasnya.
