Network
AKSARAJABAR- Politikus PAN yang jadi Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta pemerintah agar agar menjamin penerapan protokol kesehatan, TPS aman, dan pemilih mau mencoblos. Sebab esensi dari Pilkada bukanlah kewajiban, tapi hak memilih dari masyarakat. Jadi pemerintah harus kerja keras menarik perhatian rakyat untuk mau ke TPS.
"Keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada serentak 2020 bukan kewajiban tetapi hak untuk memilih. Partisipasi masyarakat harus didorong secara optimal untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pilkada serentak tahun 2020 dengan target yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 77,5 persen. Dimana target ini hendaknya dapat dilampau di seluruh daerah yang mengadakan Pilkada serentak 2020," kata Guspardi seperti yang dikutip Aksara Jabar dari Dpr.go.id, Rabu, 2 Desember 2020.
Mantan Dosen Fakultas Syariah IAIN Padang yang juga mantan Wakil Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Sumbar itu menjelaskan, netralitas ASN, TNI, dan Polri serta penyelenggara pemilu hendaknya dapat terjaga dan dikawal dengan baik. Apalagi jika ada petahana yang maju sebagai calon pada Pilkada serentak 2020 ini. Dikhawatirkan calon dari petahana dapat memanfaatkan dan menggiring ASN untuk mendukung paslon petahana tersebut dengan berbagai cara.
Baca Juga: Pilkada 2020, Pemilih Berusia di Atas 40 Diusulkan Tes COVID-19
"Ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri dapat mencederai asas keadilan Pilkada serentak 2020. Kualitas pilkada senantiasa harus ditingkatkan bukan hanya sekadar menjalankan prosedur, tapi perlu dipastikan prinsip-prinsip jujur dan adil dapat terlaksana dalam perhelatan demokrasi Pilkada serentak 2020," ujar Ketua Umum Yayasan Pendidikan Citra Andalas itu.
Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat itu mengutip data dari Dirjen Dukcapil Depdagri, bahwa blanko KTP-el sudah di siapkan lebih kurang 9 juta lembar.
Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu, terang mantan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bagian Perindustrian Perdagangan itu, diharapkan lebih proaktif dalam mengatasi permasalahan ini sebelum pelaksanaan pilkada yang tinggal hitungan hari.
Untuk itu, tegas eks Ketua Harian DPW PAN Sumatera Barat itu, perlu diintensifkan sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, TNI dan Satgas serta semua stakeholder agar "seayun selangkah" dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020.
"Hal ini harus dipastikan dan dijaga dalam rangka menciptakan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, akuntabel, efektif dan efisien. Muaranya diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam mengemban tugas nantinya di tengah-tengah masyarakat," pungkas Magister Manajemen (M.Si.), Universitas Bung Hatta Padang itu. ***
