Network
AKSARAJABAR- Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung geram melihat persoalan data pemilih di Kemendagri dan KPU RI yang tak kunjung usai, padahal waktu yang tersisa menjelang Pilkada Serentak 2020 makin habis.
Kegeraman mantan Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat FMIPA UNPAD ini beralasan, sebab Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 tinggal kurang dari 3 minggu lagi, tapi persoalan klasik soal data pemilih tak kunjung selesai.
“Kita sekarang tinggal memasuki tahap-tahap akhir, dan tahap akhir ini merupakan (bagian) yang paling penting. Yang lebih penting lagi, kita mempunyai target agar partisipasi pemilih cukup tinggi,” kata Ahmad Doli seperti yang dilansir Aksara Jabar dari Dpr.go.id, Kamis, 26 November 2020.
Baca Juga: Kasus Kerumunan Acara Rizieq Shihab di Bogor Dinaikkan ke Penyidikan
Mantan Wakil Sekjen PPK Kosgoro 1957 itu mengatakan, KPU sudah menetapkan targetnya 77,5 persen dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk memberikan informasi, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, datang menggunakan hak pilihnya, dan mengeluarkan hak konstitusionalnya memilih kepala daerah di daerah masing-masing.
“Tetapi untuk mereka hadir tentu ada persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana mereka harus terdaftar. Oleh karenanya kita membahas secara khusus tentang data pemilih tetap yang menurut kami sebetulnya dari pemilu ke pemilu ataupun dari pilkada ke pilkada pasti selalu ada masalah. Ini sebenarnya masalah klasik yang tidak selesai-selesai,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar yang juga Presidium Majelis Nasional KAHMI itu mengungkapkan, bahwa persoalan data pemilih yang tidak kunjung usai ini, sangat berkaitan erat hubungannya dengan persoalan database kependudukan.
Mantan Ketua Umum DPP KNPI ini menjelaskan, selama ini menurutnya proses perekaman KTP elektronik di lapangan juga masih menjadi masalah serius. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat segera dicarikan solusinya.
“Kita mempunyai Dirjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) secara khusus yang mempunyai aparat sampai ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Kalau persoalan ini dikaitkan dengan masalah perekaman E-KTP yang ternyata di lapangan masih banyak masalah tentang data kependudukan ini,” pungkasnya. ***
