Respon Dinamika Politik Terkini Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Indonesia Gelar Konsolidasi

- 9 November 2023, 21:35 WIB
Respon Dinamika Politik Terkini Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Indonesia Gelar Konsolidasi.
Respon Dinamika Politik Terkini Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Indonesia Gelar Konsolidasi. /Aksara Jabar

Aksara Jabar - Merespon dinamika politik tanah air sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Indonesia menggelar diskusi dan konsolidasi di Babakan Siliwangi, Kota Bandung pada Kamis, 9 November 2023.

Diskusi dan Konsolidasi aliansi yang terdiri dari organisasi masyrakat sipil, aktivis lintas generasi, aktivis sektoral dan aktivis mahasiswa diikuti ratusan peserta ini bertajuk "Cukup Sudah #KamiMuak"

Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Acep Jamaludin mengatakan situasi politik di Indonesia akhir-akhir ini telah menunjukan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau lebih populer disebut dengan singkatan KKN semakin terlihat datang bersamaan dengan itu ada juga beberapa ancaman lain bagi demokrasi kita, membuat banyak orang merasa khawatir tentang masa depan demokrasi Negara ini.

Baca Juga: DPW PKB Jabar All Out Menangkan AMIN, Jadikan Semua Kantor PKB Posko Relawan Anies-Muhaimin

"Dalam satu dekade terakhri dibawah kepemimpinan Joko Widodo, kita telah menyaksikan ketidakadilan merajarela. Rakyat kecil terpinggirkan, diekploitasi, dan dibiarkan lemah oleh kebijakan pemerintah. Meskipun ada upaya pembangunan infrastruktur dan ekonomi, sayangnya, hal tersebut serigkali menyebabkan perampasan tanah rakyat, kerusakan lingkungan, dan praktek korupsi yang merajarela," kata Acep Jamaludin dalam rilisnya kepada wartawan.

Selama sepuluh tahun terakhir juga, demokrasi Indonesia semakin hilang esensinya. Hukum tidak lagi digunakan untuk mensejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan. Kita telah menyaksikan bagaimana politik berubah menjadi bisnis yang merugikan rakyat, dan bagaimana suara-suara kritis seringkali ditekan melalui pelabelan politik dan instrument hukum seperti UU ITE.

"Pemimpin kita tampaknya lebih memihak kepada kepentingan modal, investor, dan elite politik, sementara rakyat kecil menjadi korban," kata dia," ujar dia.

Disebutkan Acep praktek pemerintahan di hampir sepuluh tahun ini, telah menyebabkan demokrasi kehilangan esensi. Pemerintahan Demokrasi yang diidamkan oleh Abraham Lincoln “…dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat…” tidak terjadi di Indonesia ini. Mereka dari rakyat, dipilih oleh rakyat tapi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan malah bukan untuk rakyat.

Baca Juga: Upaya Lestarikan Lingkungan, Mahasiswa KKNM UNSUB Gelar Seminar dan Tanam 1000 Pohon Mangrove

Halaman:

Editor: Iing Irwansyah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah