Network
AKSARA JABAR - Berdasarkan Permendagri No.45 tahun 2016 dikatakan bahwa daerah diharapkan dapat segera melakukan penetapan penegasan batas wilayah desa.
Setelah dikeluarkannya aturan ini, selang enam tahun kemudian sejalan dengan disahkan nya UU Ciptakerja, Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang konsep 1 peta Indonesia dan didalamnya ditegaskan untuk melakukan percepatan penetapan dan penegasan batas desa sampai 2024 dapat segera diselsaikan.
Provinsi Jawa Barat patut mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan penerapan pelaksanaan batas wilayah desa yang dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa melalui anggaran bantuan provinsi tahun anggaran 2022.
Dikutip dari infogeospasial, informasi yang dikeluarkan oleh pusat pemetaan batas wilayah badan informasi geosapsial (BIG), dari jumlah total keseluruhan 5.312 desa yang ada di jawa barat, sudah 2.531 desa yang terverifikasi batas wilayahnya.
Baca Juga: Kolaborasi dengan BAZNAS, PUPR Bangun 25 Unit Rumah Layak Huni untuk Warga Miskin Ekstrim di Subang
Hal ini berarti bahwa sudah lebih dari 50 persen wilayah di Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan batas wilayah.
Angka ini sudah bisa dikatakan baik jika dibandingkan dengan jumlah verifikasi Provinsi lain, karena seperti diketahui, Provinsi Jawa Tengah hanya baru memverifikasi 172 desa dari jumlah keseluruhan 7.809 desa, Provinsi Jawa Timur memverifikasi 339 desa dari 8.567 desa, Lampung memverifikasi sekitar 386 desa dari 2.436 desa, dan Sumatera Selatan memverifikasi 509 dari 3.289.
Jika berbicara implementasi dilapangan, sebetulnya seluruh wilayah di Jawa barat sudah melaksanakan program batas wilayah, namun yang sudah berhasil terverifikasi baru 50% dari total jumlah keseluruhan dan saat ini sedang dalam tahap proses verifikasi data badan informasi geosapsial.
Rheza Wahyu Anjaya sebagai direktur menyampaikan bahwa PT. Geo-Informatika Solusindo (Geosindo), hadir merespon dari dari permasalahan diatas.
