Network
AKSARA JABAR - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan bekerjasama dengan BAZNAS meresmikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Selasa, 31 Agustus 2023.
Seperti diketahui Program BSPS dinilai merupakan salah satu program pro rakyat di sektor perumahan yang mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni dengan dana stimulan dari pemerintah.
Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Subang, yang berada dipelosok pegunungan yang memiliki 120 KK Keluarga Miskin Ekstrim, mendapatkan bantuan 25 unit rumah.
“Program ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah dan kebetulan kita juga bekerjasama dengan Baznas,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat meresmikan Kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2023 di Desa Cupunagara, Selasa, 31 Januari 2023.
Menurut Iwan, pada tahun 2022 lalu capaian pembangunan rumah masyarakat melalui Program BSPS mencapai 183 ribu rumah. Hal tersebut dinilai sangat membantu masyarakat khususnya mereka yang rumahnya tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan dukungan keswadayaan dari masyarakat.
“Untuk tahun 2022, capaian Program BSPS di Jawa Barat sebanyak 130 unit yang tersebar di Subang 25 unit, Majalengka 26 unit, Karawang 32 dan Sumedang 22 unit,” katanya.
Iwan menerangkan, setidaknya ada tiga fokus penanganan rumah swadaya diantaranya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem (PKE) melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh terintegrasi dan perluasan cakupan pelayanan Klinik Rumah Swadaya.
"Sedangkan indikator keberhasilan Program BSPS terdiri dari dua hal yakni pertama kesadayaan masyarakat yang meliputi kesadaran terhadap pentingnya rumah layak huni, keaktifan dalam proses kegiatan pembangunan serta nilai atau besaran swadaya masyarakat sebagai penerima bantuan. Kedua adalah kualitas rumah layak huni sesuai SDGs yakni ketahanan bangunan, akses sanitasi, akses air minum dan kecukupan rumah serta indikator kesehatan yakni kecukupan pencahayaan dan kecukupan penghawaan dan ketuntasan bangunan meliputi adanya pintu dan jendela serta proses finishing bagian luar bangunan," tuturnya.
