Network
AKSARAJABAR- Eks Aktivis NU yang juga Anggota Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfah berharap pembangunan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) yang penuh terowongan kerena dan berbiaya mahal dapat memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya UMKM di Jawa Barat.
"Kita banyak sekali produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, sementara produk lokal kita seringkali ada hambatan terkendala pada proses distribusinya. Saya kira dengan adanya jalan tol ini salah satu upaya yang tepat agar produk lokal kita bisa bersaing. Dengan adanya jalan Tol Cisumdawu ini nantinya untuk mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar," kata Neng Eem sebagaimana yang dilansir Aksara Jabar dari situs Dpr.go.id, Jumat, 20 November 2020.
Politikus PKB yang meraih Magister Manajemen, Univ. Tama Jagakarsa ini menambahkan, dengan adanya percepatan ekonomi tersebut nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya membuka banyak lapangan kerja, membuka kesempatan bertumbuhnya UMKM di daerah, dan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air, khususnya masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Dunia Banyak Masalah, Sumbernya Covid-19, Mardani PKS Bilang Semua Pihak Harus Kerja Sama
"Satu-satunya cara adalah bagaiamana selain meningkatkan kualitas produk tapi juga bagaiamana pemerintah dapat memfasilitasi infrastrukturnya, agar distribusi barang itu bisa cepat. Dengan adanya Tol Cisumdawu ini diharapkan dapat memotong biaya produksi hingga distribusi produk-produk lokal yang kita hasilkan," ujarnya.
Di sisi lain, ucap mantan Ketua Umum Kopri (Korp PMII Putri) Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini, pembangunan jalan tol Cisumdawu terhambat oleh adanya pembebasan lahan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan konstruksi.
Mantan Pengurus Pusat Mulimat NU ini menilai itu merupakan persoalan klasik dan hampir selalu terjadi pda beberapa proyek strategis nasional lainnya. Oleh karena itu dirinya mendorong kepada seluruh stakeholder untuk melakukan koordinasi agar mendapatkan solusi terkait persoalan lahan yang menghambat proses pembangunan.
"Jangan sampai persoalan lahan tersebut menjadikan keterlambatan pembangunan. Maka hal-hal yang menjadi hambatan tadi segera dicarikan solusi, tentu tidak mungkin kalau hanya pemerintahan saja perlu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Oleh karenanya diperlukan Koordinasi antar kementerian lembaga perlu di tingkatkan untuk mempercepat konsinyasi, validasi, musyawarah dan eksekusi. Baik itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pengadilan terhadap permasalahan lahan yang bermasalah," tukasnya. ***
